Mengedepankan Perdamaian dalam Sengketa Utang Piutang, Namun Tetap Memahami Risiko Hukum Perdata dan Pidananya

Mengedepankan Perdamaian dalam Sengketa Utang Piutang, Namun Tetap Memahami Risiko Hukum Perdata dan Pidananya
Opini Hukum Oleh: Andi Akbar Muzfa, S.H., Advokat

Perselisihan utang piutang masih menjadi salah satu perkara yang paling banyak muncul dalam praktik hukum di Indonesia. Sengketa ini dapat terjadi antara individu, keluarga, rekan bisnis, hingga hubungan kerja sama perusahaan. Permasalahan umumnya bermula dari keterlambatan pembayaran, tidak dipenuhinya isi perjanjian, hingga munculnya perbedaan penafsiran mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Dalam banyak situasi, konflik utang piutang sebenarnya dapat diselesaikan secara baik melalui komunikasi dan musyawarah tanpa harus berujung di meja hijau. Namun tidak sedikit pula perkara yang berkembang menjadi gugatan perdata, bahkan berujung laporan pidana karena adanya dugaan penipuan atau penggelapan dalam proses transaksi.

Advokat Andi Akbar Muzfa, S.H., berpandangan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang seharusnya lebih mengedepankan pendekatan damai dan itikad baik para pihak. Menurutnya, hukum perdata pada prinsipnya bertujuan memulihkan hubungan hukum dan memberikan kepastian hak, bukan semata-mata menciptakan konflik berkepanjangan.

“Dalam banyak perkara utang piutang, penyelesaian secara damai sering kali menjadi jalan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi kedua belah pihak dibandingkan proses litigasi yang panjang dan menguras energi,” ujar Andi Akbar Muzfa dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa sistem hukum perdata Indonesia sendiri sebenarnya mendorong penyelesaian melalui perdamaian. Hal tersebut terlihat dari adanya kewajiban mediasi dalam setiap perkara perdata sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selain itu, ketentuan mengenai upaya perdamaian juga telah lama dikenal dalam hukum acara perdata melalui Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

“Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka hasil perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam akta perdamaian atau akta van dading yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan,” jelasnya.

Menurut Andi Akbar Muzfa, mayoritas sengketa utang piutang pada dasarnya berada dalam ranah wanprestasi atau cidera janji sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Debitur dianggap wanprestasi ketika tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian setelah diberikan teguran atau somasi.

Dalam praktik hukum, dasar gugatan biasanya merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdata mengenai kelalaian debitur dan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Ia menjelaskan bahwa apabila penyelesaian damai tidak tercapai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Proses tersebut umumnya dimulai dari pendaftaran gugatan, mediasi, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga putusan hakim.

“Dalam tahap pembuktian, pengadilan biasanya akan menilai berbagai alat bukti seperti perjanjian tertulis, bukti transfer, pesan elektronik, saksi, maupun dokumen lain yang menunjukkan adanya hubungan utang piutang antara para pihak,” katanya.

Meski demikian, Andi Akbar Muzfa mengingatkan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara wanprestasi dan tindak pidana. Tidak setiap keterlambatan pembayaran atau kegagalan melunasi utang otomatis dapat diproses secara pidana.

Menurutnya, suatu perkara utang piutang baru dapat berpotensi masuk ke ranah pidana apabila sejak awal terdapat unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau niat jahat untuk merugikan pihak lain.

“Jika sejak awal seseorang memang berniat menipu dengan menggunakan identitas palsu, usaha fiktif, atau janji yang sengaja dibuat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan uang, maka perbuatannya dapat masuk dalam unsur penipuan,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, aparat penegak hukum biasanya mengacu pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Sementara apabila seseorang menguasai barang atau dana yang awalnya diperoleh secara sah namun kemudian dimiliki secara melawan hukum, maka dapat pula dikenakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Namun ia kembali menegaskan bahwa proses pidana tidak boleh digunakan secara sembarangan untuk menekan pihak yang gagal membayar utang karena kondisi ekonomi atau persoalan bisnis.

“Perlu dibedakan secara tegas antara ketidakmampuan membayar dengan niat jahat untuk menipu. Hukum pidana tidak boleh dijadikan alat kriminalisasi terhadap sengketa perdata biasa,” tegasnya.

Andi Akbar Muzfa menilai pendekatan yang lebih bijak dalam sengketa utang piutang adalah membuka ruang negosiasi, restrukturisasi pembayaran, maupun kesepakatan baru yang dapat memberikan solusi realistis bagi kedua belah pihak.

Menurutnya, proses litigasi yang panjang sering kali justru memperburuk hubungan sosial dan menambah beban ekonomi para pihak. Karena itu, itikad baik dan keterbukaan menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

“Pada akhirnya, hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam banyak kasus utang piutang, penyelesaian damai yang dibangun dengan itikad baik justru menjadi solusi terbaik yang mampu menjaga hubungan sosial sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” tutup Andi Akbar Muzfa, S.H. (Rhea,11/12)