Perseteruan Hotman Paris dan Lucas dalam Sengketa CMNP vs MNC Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Perbedaan Strategi Hukum Harus Tetap Dijaga dalam Koridor Etika Profesi

Perseteruan Hotman Paris dan Lucas dalam Sengketa CMNP vs MNC Jadi Sorotan, Andi Akbar Muzfa: Perbedaan Strategi Hukum Harus Tetap Dijaga dalam Koridor Etika Profesi

Perseteruan yang melibatkan dua advokat senior, Hotman Paris Hutapea dan Lucas dari firma hukum Lucas & Partners, dalam perkara sengketa antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) dan pihak yang berkaitan dengan MNC Asia Holding menjadi perhatian luas publik. Polemik tersebut ramai diperbincangkan setelah pernyataan-pernyataan terbuka dari masing-masing pihak beredar di media sosial dan berbagai platform digital.

Kasus ini tidak hanya menarik perhatian karena melibatkan nama besar di dunia hukum Indonesia, tetapi juga karena berkaitan dengan sengketa bisnis bernilai besar yang memiliki dimensi hukum perdata dan korporasi yang kompleks. Publik kemudian menyoroti bukan hanya substansi perkara, tetapi juga dinamika hubungan antar kuasa hukum yang berkembang di ruang publik.

Menanggapi fenomena tersebut, Advokat dan Konsultan Hukum Andi Akbar Muzfa, S.H. menilai bahwa perbedaan argumentasi hukum antara tim kuasa hukum dalam suatu perkara merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan modern.

“Dalam praktik litigasi, setiap advokat tentu memiliki strategi hukum, sudut pandang, dan pendekatan pembelaan yang berbeda sesuai dengan kepentingan hukum klien yang diwakilinya. Perbedaan konstruksi hukum itu merupakan bagian dari dinamika proses peradilan,” ujar Andi Akbar Muzfa dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa dalam perkara bisnis atau sengketa korporasi bernilai besar, perdebatan hukum sering kali berkembang sangat tajam karena masing-masing pihak berusaha membangun argumentasi yang paling kuat untuk mempertahankan posisi hukumnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan sesuatu yang normal sepanjang seluruh proses tetap berjalan dalam koridor hukum acara dan etika profesi advokat.

“Perkara-perkara korporasi biasanya melibatkan analisis kontrak, transaksi keuangan, alat bukti dokumen, hingga interpretasi terhadap perikatan hukum yang kompleks. Karena itu, wajar apabila masing-masing pihak memiliki penafsiran hukum yang berbeda,” jelasnya.

Meski demikian, Andi Akbar Muzfa mengingatkan bahwa advokat bukan hanya profesi pembela kepentingan klien semata, melainkan juga bagian penting dari sistem penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab menjaga marwah profesi.

Menurutnya, ketika perselisihan antar kuasa hukum berkembang menjadi polemik personal di ruang publik, terutama melalui media sosial atau pernyataan terbuka yang saling menyerang, maka terdapat risiko bergesernya perhatian publik dari substansi hukum menuju konflik personal.

“Advokat memiliki kebebasan menyampaikan argumentasi hukum, tetapi tetap harus memperhatikan etika komunikasi dan kehormatan profesi. Jangan sampai perdebatan hukum berubah menjadi konflik personal yang justru menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa forum utama untuk menguji argumentasi hukum tetaplah pengadilan. Dalam sistem peradilan, setiap dalil, alat bukti, maupun keberatan hukum akan diuji secara objektif melalui mekanisme persidangan di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, menurutnya, perdebatan yang terlalu luas di ruang publik sering kali membentuk opini yang belum tentu mencerminkan keseluruhan fakta hukum yang sebenarnya.

“Pengadilan adalah tempat untuk menguji fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum secara resmi. Karena itu, proses pembuktian seharusnya lebih dikedepankan dibanding membangun polemik berkepanjangan di media sosial,” ujarnya.

Andi Akbar Muzfa juga menyoroti pentingnya penerapan kode etik advokat dalam menjaga profesionalitas antar sesama penegak hukum. Dalam Undang-Undang Advokat maupun kode etik profesi, advokat dituntut menjalankan profesinya secara terhormat, mandiri, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, persaingan argumentasi dalam perkara hukum tidak boleh menghilangkan prinsip saling menghormati antar sesama profesi.

“Perbedaan strategi litigasi adalah hal biasa, tetapi etika profesi harus tetap menjadi batas yang dijaga bersama. Integritas dan profesionalitas advokat justru diuji ketika menghadapi perkara besar yang menjadi sorotan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai perhatian masyarakat terhadap perseteruan tersebut menunjukkan bahwa publik kini semakin aktif mengawasi proses hukum, termasuk perilaku para kuasa hukum yang terlibat dalam perkara besar.

Namun ia mengingatkan agar masyarakat tetap memisahkan antara substansi perkara hukum dengan dinamika komunikasi personal yang berkembang di ruang publik.

Menurut Andi Akbar Muzfa, perkara CMNP dan pihak terkait MNC Asia Holding pada akhirnya tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan menjunjung asas keadilan, objektivitas, dan penghormatan terhadap proses peradilan.

“Perbedaan pandangan hukum antaradvokat seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika penegakan hukum yang sehat. Yang paling penting adalah seluruh pihak tetap menempatkan hukum, etika profesi, dan integritas sebagai landasan utama dalam menyelesaikan sengketa,” tutup Andi Akbar Muzfa, S.H. (Mirna,23/02)